Masalah tata ruang di Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam keadaan darurat. Akibat tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral yang terkait perencanaan ruang, hal tersebut berpotensi menciptakan konflik ruang di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar menilai, pihak pemerintah kurang merespon isu tentang tata ruang tesebut.

“Isu tentang tata ruang selama ini masih kurang mendapatkan tanggapan dari Kementerian, padahal tata ruang adalah kata kunci permasalahan yang ada di daerah,” ucap politisi F-Demokrat itu saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/02/2017).

Zulkifli mengatakan bahwa dirinya pernah menyampaikan kepada Menteri Agraria sehubungan dengan masalah tata ruang, apakah selama ini pernah ada koordinasi antara tata ruang nasional dengan tata ruang kabupaten provinsi. “ Menteri menjawab belum ada. Itu artinya kabupaten dan provinsi masih tetap berdiri sendiri-sendiri,” tegasnya.

Dalam rapat kerja ini, Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agraria atas kinerja baik yang telah dilakukan, dan berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tata ruang di wilayah Lampung yang merupakan dapilnya. Pemerintah melaui Kementerian Agraria memang seharusnya segera mencari solusi konkret bagi Perencanaan Tata Ruang, guna menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dari segi ekonomi, sosial, budaya, serta fungsi pertahanan keamanan. (dep,mp)/foto:rodih/iw.